Oleh : Abdul Razak)*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki fase krusial: penguatan tata kelola sekaligus integrasi dengan sistem ketahanan pangan nasional berbasis lokal. Dalam konteks ini, MBG tidak lagi sekadar program pemenuhan gizi, melainkan instrumen strategis yang dapat menggerakkan ekonomi daerah, memperkuat rantai pasok pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Rencana pemerintah meresmikan pusat kendali atau National Command Center MBG pada pertengahan Mei 2026 menjadi langkah penting dalam memperbaiki koordinasi program berskala nasional ini. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menyampaikan bahwa pusat komando tersebut akan menjadi simpul utama pengendalian pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Ia menyebut peluncuran direncanakan sekitar 17 Mei 2026 dan akan berlokasi di Kemenko Pangan.
Menurut Nani, keberadaan command center bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, langkah ini juga difokuskan pada perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah, kata dia, pada 2026 menaruh perhatian besar pada aspek kualitas, bukan sekadar ekspansi program. Hal ini penting mengingat MBG menyasar kelompok rentan yang membutuhkan jaminan keamanan dan kualitas pangan yang tinggi.
Upaya pembenahan tersebut terlihat dari langkah tegas pemerintah terhadap SPPG yang bermasalah. Tercatat sebanyak 1.789 SPPG diberhentikan sementara hingga 24 April 2026 akibat persoalan seperti kasus keracunan makanan dan standar higienitas yang tidak terpenuhi. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai 3.000 SPPG. Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada sejumlah permasalahan kompleks yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kemungkinan relokasi dapur layanan.
Langkah korektif ini patut diapresiasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjaga kualitas program. Namun, pembenahan tata kelola saja tidak cukup. MBG perlu diarahkan untuk menjadi pengungkit ketahanan pangan berbasis lokal. Artinya, kebutuhan bahan pangan untuk program ini dipasok dari produksi dalam negeri, khususnya dari petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal di daerah.
Pendekatan ini akan menciptakan efek berganda. Di satu sisi, masyarakat penerima manfaat mendapatkan asupan gizi yang berkualitas. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal memperoleh pasar yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, MBG dapat berperan sebagai jembatan antara kebijakan sosial dan penguatan ekonomi nasional.
Namun demikian, tantangan dalam implementasi MBG juga tidak dapat diabaikan, terutama terkait aspek anggaran dan pengawasan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya memperketat proses penyaringan anggaran program ini. Ia mengakui adanya sejumlah kelemahan, tetapi menilai hal tersebut wajar mengingat MBG merupakan program baru yang masih dalam tahap penyempurnaan.
Purbaya menyatakan pemerintah akan memperbaiki mekanisme pembiayaan agar lebih efisien dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan dukungan penuh terhadap MBG, dengan catatan penggunaan anggaran harus dilakukan secara optimal. Bahkan, Badan Gizi Nasional disebut telah melakukan langkah efisiensi, termasuk pengaturan operasional menjadi lima hari serta komitmen menekan anggaran dari alokasi awal sebesar Rp335 triliun.
Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengidentifikasi sejumlah risiko dalam tata kelola MBG. Dalam laporan tahunannya, KPK menyoroti potensi korupsi akibat lemahnya regulasi, transparansi, serta mekanisme pengawasan. Selain itu, penggunaan skema bantuan pemerintah dinilai berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan mengurangi porsi anggaran yang seharusnya digunakan untuk bahan pangan.
KPK juga menemukan potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra SPPG serta lemahnya proses verifikasi dan pelaporan keuangan. Temuan ini menjadi peringatan penting bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh sistem tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, dukungan dari sektor swasta dan asosiasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), misalnya, mendorong agar MBG dapat berjalan hingga 25 tahun ke depan. Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai menilai keberlanjutan program sangat krusial untuk memastikan dampak jangka panjang, terutama dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ia menyebut asosiasi yang dipimpinnya berperan dalam menjaga standar keamanan pangan serta memperkuat rantai pasok bahan pangan. APPMBGI juga menjadi wadah kolaborasi antara pengusaha, pemasok, dan pengelola dapur, termasuk mitra dari sektor koperasi dan korporasi. Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan ekosistem MBG menjadi lebih solid dan berdaya tahan.
Jika dirancang dengan pendekatan berbasis lokal, MBG berpotensi menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Program ini dapat mendorong diversifikasi pangan sesuai potensi daerah, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa. Misalnya, daerah penghasil beras dapat menjadi pemasok utama karbohidrat, sementara wilayah pesisir dapat menyuplai protein dari hasil perikanan.
Ke depan, integrasi antara MBG dan kebijakan pangan lokal harus diperkuat melalui regulasi yang jelas, sistem distribusi yang efisien, serta pengawasan yang ketat. Digitalisasi melalui command center juga harus dimanfaatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas secara real-time.
Dengan langkah yang tepat, MBG tidak hanya akan menjadi program bantuan sosial, tetapi juga motor penggerak pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ketika gizi masyarakat terpenuhi dan ekonomi lokal tumbuh, maka fondasi ketahanan bangsa akan semakin kokoh.
)* Analis Kebijakan Publik
