Jakarta – Solidaritas Nasional untuk Papua (SNP) mendorong pemerintah dan DPR RI mengambil langkah lebih tegas dalam menghadapi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). SNP meminta pemerintah mengkaji peningkatan status KKB/OPM menjadi kelompok teroris sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil di Papua.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi SNP di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026). Aspirasi itu muncul setelah sejumlah peristiwa kekerasan dilaporkan terjadi dan berdampak terhadap warga, termasuk perempuan dan anak-anak.
Koordinator aksi SNP, Mufid, mengatakan rangkaian kekerasan tersebut menunjukkan perlunya respons negara yang lebih kuat sekaligus terukur. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan kelompok bersenjata di Papua.
“SNP ini tergabung dari berbagai elemen masyarakat yang resah melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh OPM terhadap masyarakat Papua,” ujar Mufid.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian SNP adalah dugaan penculikan terhadap sembilan perempuan dan anak-anak dari Kampung Pasir Putih, Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. SNP juga menyoroti dugaan kekerasan terhadap warga yang berupaya mempertahankan anggota keluarganya.
Selain kasus tersebut, SNP menyebut adanya berbagai peristiwa kekerasan lain yang perlu mendapatkan perhatian serius, mulai dari penembakan warga sipil dan pekerja hingga dugaan serangan terhadap perempuan serta tenaga medis. Dugaan pembakaran fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah juga dinilai memperbesar dampak sosial dari konflik bersenjata.
Menurut Mufid, keseluruhan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk menjalani kehidupan secara aman dan bebas dari ancaman kekerasan.
“Bayangkan, di saat kita merayakan hari kemerdekaan, hari yang sakral, tapi saudara-saudara kita yang ada di Papua dijajah oleh OPM. Kebebasan mereka direnggut, ini yang harus kita lawan,” tegas Mufid.
Karena itu, SNP meminta pemerintah dan DPR mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan keamanan sebelum menentukan kebijakan terkait status KKB/OPM. Penanganan yang kuat dan terukur diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pembangunan di Papua.
“Kami meminta pimpinan DPR RI dan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk menaikkan status KKB/OPM menjadi kejahatan terorisme,” pungkas Mufid.
SNP menegaskan bahwa perlindungan masyarakat sipil perlu menjadi perhatian utama dalam setiap langkah penanganan keamanan di Papua. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan situasi aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.
