Oleh: Indah Puspitasari*
Upaya pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus menunjukkan hasil yang positif. Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran rumah subsidi sepanjang 2026 mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu masyarakat memperoleh hunian layak dengan harga yang terjangkau. Kehadiran skema pembiayaan ini dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini terkendala keterbatasan kemampuan finansial untuk memiliki rumah pertama. Dengan dukungan subsidi dari pemerintah, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan hunian yang layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat hingga pertengahan Juni 2026, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai 77.532 unit atau sekitar 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan bersubsidi yang terus diperkuat pemerintah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai tren penyaluran FLPP masih berada dalam jalur yang positif. Menurutnya, BP Tapera terus melakukan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, sekaligus memperluas sosialisasi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan program tersebut.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BP Tapera dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perbankan, serta berbagai asosiasi pengembang. Penyaluran FLPP telah terealisasi di 8.859 kawasan perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten dan kota yang tersebar pada 35 provinsi di Indonesia.
Dari sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi penyalur terbesar dengan realisasi sebanyak 37.657 unit rumah atau sekitar 48,56 persen dari total capaian nasional. Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Nasional dengan 19.088 unit atau 24,61 persen. Sementara Bank BRI telah menyalurkan 6.275 unit, Bank BNI sebanyak 5.608 unit, dan Bank Mandiri mencapai 2.755 unit. Sisanya berasal dari sejumlah bank mitra lainnya.
Kontribusi besar juga datang dari kalangan pengembang. Real Estat Indonesia (REI) menjadi asosiasi dengan realisasi tertinggi melalui pembangunan 32.026 unit rumah atau sekitar 41,3 persen dari total penyaluran. Selanjutnya terdapat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dengan 23.048 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebanyak 10.426 unit, Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) sebanyak 3.532 unit, serta PI dengan 2.475 unit rumah.
Data BP Tapera juga memperlihatkan tingginya minat generasi muda terhadap program rumah subsidi. Kelompok usia 19 hingga 25 tahun menjadi penerima manfaat terbesar dengan jumlah mencapai 28.060 unit rumah atau sekitar 36,19 persen dari total penyaluran nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin banyak generasi muda yang mulai berupaya memiliki rumah pertama melalui fasilitas pembiayaan bersubsidi.
Dari sisi jenis pekerjaan, pekerja swasta masih mendominasi penerima manfaat FLPP dengan jumlah 52.592 orang atau sekitar 67,83 persen. Selanjutnya terdapat kelompok wiraswasta sebanyak 12.699 orang, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6.343 orang, kategori lainnya mencapai 4.723 orang, serta anggota TNI dan Polri sebanyak 1.175 orang.
Heru Pudyo Nugroho optimistis penyaluran FLPP akan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Menurutnya, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan evaluasi bersama bank penyalur serta asosiasi pengembang guna memastikan target yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola program perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bertemu dengan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Nyoman Adhi Suryadnyana untuk membahas penguatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan berbagai program perumahan nasional.
Maruarar Sirait mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mendukung tata kelola program yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa tanggung jawab Kementerian PKP semakin besar seiring meningkatnya anggaran dari sekitar Rp5 triliun menjadi lebih dari Rp10 triliun. Selain itu, kuota rumah subsidi dan berbagai program pembiayaan perumahan juga terus diperkuat.
Menurut Maruarar Sirait, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah tapak bersubsidi, tetapi juga mulai menyiapkan berbagai skema pembangunan rumah susun sebagai solusi atas kebutuhan hunian di kawasan perkotaan. Seluruh program tersebut dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo agar berlangsung secara efektif, cepat, serta tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir di sektor perumahan menjadi modal penting dalam mencapai target yang lebih besar. Capaian rumah subsidi pada tahun sebelumnya bahkan menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, pertumbuhan positif penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah di sektor perumahan berjalan sesuai harapan. Dengan dukungan berbagai pihak serta tata kelola yang semakin baik, program ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah layak dan terjangkau.
*Penulis merupakan Analis Kebijakan Publik dan Pembangunan Sosial
