Oleh : Ricky Rinaldi *)
Komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampakbencana di Sumatra menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat sekaligusmemperkuat ketahanan wilayah nasional. Penanganan pascabencana yang dilakukanpemerintah tidak lagi sebatas memperbaiki kerusakan fisik yang tampak di permukaan, melainkan diarahkan untuk membangun kembali kawasan yang lebih aman, tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan keselamatan masyarakat, pemulihan ekonomi lokal, dan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas utama dalammenghadapi kompleksitas tantangan kebencanaan nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secaranyata, cepat, dan taktis di tengah masyarakat ketika terjadi bencana. Pemerintah bergerakcepat memastikan pemulihan rumah warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hinggaakses transportasi utama dapat segera dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama beradadalam kondisi kerentanan pascabencana. Presiden juga menekankan pentingnya akselerasipembangunan hunian tetap dan infrastruktur dasar agar roda kehidupan sosial masyarakatdapat kembali berjalan normal dan aman. Langkah cepat yang terintegrasi ini memperolehapresiasi luas karena menunjukkan keberpihakan negara yang konkret terhadap kebutuhanrakyat di tengah situasi sulit.
Keseriusan pemerintah ini kini diperkuat oleh langkah nyata yang sangat signifikan di tingkatregulasi dan pendanaan. Pemerintah bersama DPR RI telah menyetujui anggaran rehabilitasidan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan nilai fantastis mencapai Rp100 triliun. Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskanbahwa induk penganggaran tersebut telah sesuai dengan rencana induk (masterplan) yang disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana induk inidirancang secara komprehensif untuk pemulihan permanen lintas kementerian dan lembagadi tiga wilayah terdampak utama, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakanfiskal berskala besar ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan solusijangka pendek, melainkan sedang membangun fondasi ketahanan wilayah yang kokoh dalamjangka panjang.
Menurut rencana induk yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua SatgasPercepatan Wilayah Sumatra, Tito Karnavian, total anggaran sebesar Rp100 triliun tersebutakan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun ke depan hingga tahun 2028. Rincianalokasinya diatur secara sistematis meliputi Rp38,9 triliun pada tahun 2026, Rp32,9 triliunpada tahun 2027, dan sisa Rp28,2 triliun pada tahun 2028. Porsi terbesar dari anggarantersebut, yakni sekitar Rp69 triliun, difokuskan pada sektor infrastruktur di bawah komandoKementerian Pekerjaan Umum. Selain untuk perbaikan fisik masif seperti jalan, jembatan, dan tanggul pengaman, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan hunian tetap(huntap) bagi masyarakat terdampak paling lambat rampung pada tahun 2027.
Pendekatan penganggaran yang masif ini sejalan dengan prinsip yang selalu ditekankan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yaknimembangun kembali secara lebih baik dan lebih aman (build back better and safer). Pemerintah memastikan bahwa pembangunan fasilitas publik dan permukiman wargamenggunakan standar konstruksi yang jauh lebih layak serta tangguh menghadapi risikogeomorfologis dan potensi ancaman bencana di masa depan.
Di sisi lain, aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat juga berjalan beriringan secaraseimbang. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah terus mengalirkan bantuansosial kebencanaan lanjutan berbasis data terpadu yang akurat dan terverifikasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa setelah tahap pertama yang menyerapanggaran hampir Rp1 triliun berhasil disalurkan dengan baik, Kemensos kini melanjutkanpenyaluran bantuan tahap berikutnya. Tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan logistikdarurat pangan dan sandang, komitmen lanjutan ini juga mencakup perluasan cakupanBantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi ratusan ribu warga terdampak bencana.
Langkah jaminan kesehatan ini menjadi jaring pengaman sosial (social safety net) yang sangat krusial demi menjaga stabilitas psikologis, kesehatan, dan beban finansial masyarakatselama masa transisi menuju pemulihan permanen. Kehadiran negara dalam aspek inimemastikan bahwa warga tidak hanya mendapatkan tempat bernaung, melainkan juga jaminan hak-hak dasar hidup yang layak.
Keberhasilan integrasi program pembangunan fisik dan sosial ini tentu didukung penuhmelalui penguatan koordinasi antara pusat dan daerah. Kolaborasi lintas sektor antarakementerian teknis, TNI, Polri, lembaga swadaya, relawan, hingga keterlibatan aktifPemerintah Daerah dalam pemantauan program terbukti membuat penanganan pascabencanadi era sekarang menjadi jauh lebih terorganisasi, modern, dan transparan. Dukungan anggarandan pendampingan teknis yang kuat di lapangan memastikan bahwa setiap dana yang dikucurkan dapat memicu perputaran ekonomi lokal, seperti keterlibatan tenaga kerja lokaldalam proyek padat karya pembangunan infrastruktur.
Sinergi yang berorientasi penuh pada perlindungan rakyat ini membuktikan bahwa pemulihanpascabencana bukan sekadar program pembangunan biasa. Ini adalah wujud manifestasi dariupaya memperkuat persatuan, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan membangunketahanan wilayah yang adaptif demi masa depan Indonesia.
*) Pengamat Isu Stretegis
