Oleh : Loa Murib
Papua terus bergerak menuju arah pembangunan yang lebih baik melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban menjadi prasyarat utama agar seluruh agenda pembangunan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, setiap upaya yang berpotensi menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban umum, ataupun memecah persatuan masyarakat patut disikapi secara bijaksana. Masyarakat Papua semakin menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi berbagai dinamika sosial dengan mengedepankan dialog, persatuan, dan suasana yang kondusif dibandingkan mengikuti berbagai ajakan yang berpotensi memicu konflik.
Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 3 Agustus 2026 mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan aparat keamanan. Sikap tegas yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Jayapura merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penolakan terhadap pelaksanaan aksi tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kehidupan demokrasi, melainkan sebagai langkah preventif guna menghindari potensi gangguan terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, maupun kegiatan belajar mengajar yang selama ini berjalan dengan baik.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak mengizinkan pelaksanaan aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Jayapura karena berkomitmen menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi menimbulkan keresahan. Menurutnya, masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan daerah agar kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan dapat berlangsung secara normal. Ajakan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat luas harus menjadi prioritas dibandingkan kepentingan kelompok tertentu.
Langkah Bupati Jayapura yang melibatkan tokoh-tokoh gereja dalam menyampaikan imbauan kepada jemaat agar tidak mengikuti aksi tersebut juga mencerminkan pendekatan yang humanis dan persuasif. Di Papua, peran tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Kehadiran gereja tidak hanya menjadi tempat pembinaan spiritual, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kedamaian, memperkuat persaudaraan, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan melalui dialog yang konstruktif. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Pada saat yang sama, masyarakat Papua semakin menyadari bahwa pembangunan yang sedang berlangsung membutuhkan suasana yang stabil. Berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, hingga peningkatan pelayanan publik memerlukan lingkungan yang aman agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Situasi yang kondusif akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, pelayanan pemerintahan, investasi, serta aktivitas masyarakat sehari-hari. Sebaliknya, aksi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan hanya akan menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan.
Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V.D.P. Helan, juga menyampaikan bahwa kepolisian tidak memberikan izin terhadap rencana aksi tersebut karena organisasi yang bersangkutan tidak tercatat dalam sistem pemerintahan dan aksi yang direncanakan dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa tugas utama kepolisian adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memastikan seluruh aktivitas masyarakat dapat berlangsung tanpa rasa takut. Sebagai bentuk antisipasi, aparat keamanan menyiagakan sekitar 1.600 personel, terdiri atas 600 personel di wilayah Kabupaten Jayapura dan 1.000 personel di Kota Jayapura. Kesiapsiagaan tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga serta mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum.
Sikap masyarakat Papua yang memilih tetap menjalankan aktivitas seperti biasa menunjukkan bahwa kehidupan yang aman dan damai menjadi kebutuhan bersama. Sekolah tetap melaksanakan proses belajar mengajar, pelayanan pemerintahan berjalan normal, kegiatan ekonomi terus berlangsung, dan masyarakat tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Pilihan untuk tidak mudah terprovokasi mencerminkan semakin kuatnya kesadaran kolektif bahwa masa depan Papua tidak dibangun melalui ketegangan, melainkan melalui kerja sama, persaudaraan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan.
Momentum ini menjadi pengingat bahwa persatuan merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Papua. Perbedaan pandangan politik tidak seharusnya berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat luas. Seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat keamanan, kalangan akademisi, hingga generasi muda memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga harmoni sosial. Dengan semangat kebersamaan tersebut, Papua memiliki peluang besar untuk terus melangkah menuju daerah yang aman, maju, dan sejahtera.
Pada akhirnya, penolakan masyarakat terhadap berbagai bentuk provokasi merupakan cerminan semakin matangnya kesadaran kolektif dalam menjaga kedamaian. Papua membutuhkan ruang yang kondusif untuk melanjutkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika masyarakat memilih persaudaraan dibandingkan provokasi, serta mengutamakan dialog dibandingkan konfrontasi, maka harapan akan Papua yang damai, aman, dan semakin maju akan semakin mudah diwujudkan. Sikap inilah yang patut terus dipelihara sebagai fondasi bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
