Oleh Hartini Sulistya )*
Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat kerja sama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembentukan satuan tugas (satgas) bersama yang berfokus pada penelusuran aliran dana korporasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penegakan hukum lintas negara, khususnya terhadap perusahaan yang terbukti memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Melalui pertukaran informasi, intelijen keuangan, serta pengumpulan bukti lintas batas, kedua negara berharap pertanggungjawaban korporasi tidak hanya berhenti pada identifikasi penyebab kebakaran, tetapi juga menyentuh pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas yang merusak lingkungan.
Kesepakatan pembentukan satgas tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya memperkuat koordinasi antarkedua negara dalam menghadapi persoalan karhutla yang dampaknya tidak mengenal batas wilayah administrasi maupun negara. Kedua pemerintah memandang bahwa penanganan kebakaran hutan membutuhkan pendekatan lebih luas, termasuk menelusuri jaringan bisnis dan sumber pembiayaan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan.
Selama ini, penanganan karhutla sering kali lebih banyak terlihat melalui kegiatan pemadaman api, pengerahan personel, dan pemulihan kawasan terdampak. Padahal, persoalan tersebut juga memiliki dimensi ekonomi dan hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius. Apabila terdapat perusahaan yang terbukti terlibat, penindakan seharusnya tidak hanya diarahkan kepada pelaku lapangan, tetapi juga menyasar pihak yang memberikan dukungan finansial maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Karena itu, pembentukan satgas bersama menjadi langkah untuk mempersempit ruang bagi korporasi yang berupaya menghindari tanggung jawab melalui jaringan transaksi lintas negara.
Arrmanatha Nasir menjelaskan bahwa satuan tugas bersama akan menjadi sarana untuk memfasilitasi pertukaran informasi, intelijen keuangan, serta pengumpulan bukti yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Melalui mekanisme tersebut, aparat Indonesia dan Singapura diharapkan dapat menelusuri pergerakan dana yang berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pembentukan satgas merupakan bagian dari pembahasan untuk memperkuat tanggung jawab dunia usaha agar setiap aktivitas bisnis tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tawaran Singapura untuk berbagi data korporasi yang memiliki keterkaitan dengan kasus karhutla. Bagi Indonesia, keterbukaan informasi tersebut dapat menjadi peluang untuk memperkuat proses pembuktian terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab. Arrmanatha menilai kerja sama ini penting karena dampak kebakaran dapat melintasi perbatasan negara, sementara aliran uang yang berkaitan dengan aktivitas bisnis juga dapat bergerak melalui sistem keuangan internasional.
Apabila penelusuran keuangan dapat berjalan efektif, proses penegakan hukum berpotensi menjangkau aktor yang selama ini sulit disentuh karena berada di luar wilayah Indonesia. Selain memberikan kepastian hukum, pendekatan ini juga diharapkan membuka peluang pemulihan lahan dan aset yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.
Arrmanatha juga berharap kemitraan Indonesia dan Singapura tidak hanya memberikan manfaat dalam penanganan karhutla, tetapi dapat berkembang untuk menghadapi persoalan lintas negara lainnya. Salah satu isu yang turut disinggung adalah under-invoicing atau praktik pelaporan nilai transaksi lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama pertukaran informasi keuangan dan korporasi dapat memiliki manfaat lebih luas, terutama dalam mencegah praktik bisnis yang merugikan negara serta menghambat pengawasan aktivitas ekonomi lintas batas.
Sementara itu, Vivian Balakrishnan menegaskan bahwa Singapura menyetujui usulan pembentukan satgas bersama yang disampaikan Arrmanatha Nasir. Pemerintah Singapura menyatakan kesediaannya memperkuat koordinasi dan berbagi informasi dengan Indonesia sebagai bagian dari komitmen menghadapi persoalan karhutla. Vivian juga menyampaikan bahwa negaranya akan mengoptimalkan berbagai instrumen hukum, regulasi, dan ekonomi yang tersedia untuk menindak korporasi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga perusahaan tidak menganggap kebakaran hutan sebagai persoalan yang dapat diselesaikan tanpa konsekuensi hukum.
Dalam perjalanan pemerintahan selama setahun terakhir, penguatan koordinasi lintas kementerian, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta kerja sama internasional menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki tata kelola nasional. Langkah mempertemukan kepentingan Indonesia dan Singapura dalam penanganan karhutla juga memperlihatkan upaya pemerintah memperluas pendekatan penyelesaian masalah, dari penanganan dampak langsung menuju pengawasan terhadap akar persoalan ekonomi dan korporasi. Keberhasilan membangun kesepahaman lintas negara ini dapat menjadi capaian diplomasi yang relevan apabila ditindaklanjuti dengan mekanisme kerja yang terukur, pertukaran data yang efektif, dan tindakan hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat.
Pembentukan Satgas Karhutla Indonesia-Singapura merupakan langkah awal dari penguatan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Keberhasilannya akan terlihat melalui pengungkapan kasus, penindakan terhadap korporasi yang terbukti bersalah, serta pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan. Pemerintah kedua negara perlu memastikan komitmen tersebut berjalan konsisten dan transparan. Sebab, perlindungan hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kepentingan bersama yang menentukan kualitas lingkungan dan keselamatan generasi mendatang.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan lingkungan
