Oleh Miranda Yanuar )*
Transisi
pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto
menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia, yang membutuhkan perhatian serius
dari berbagai pihak. Transisi ini tidak hanya sekadar pergantian kepemimpinan,
tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan pembangunan nasional
yang telah dirintis selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh
karena itu, stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor utama yang harus
dijaga untuk memastikan proses ini berlangsung lancar dan tanpa gangguan.
Ditingkat pemerintahan pusat, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjaga
stabilitas nasional selama masa transisi. Untuk itu, aparat keamanan, seperti
TNI dan Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN), memiliki tanggung jawab
besar dalam memastikan kondisi negara tetap aman dan terkendali. Peran mereka
sangat vital, terutama dalam menghadapi berbagai potensi gangguan yang mungkin
muncul selama masa peralihan. Pemerintah pusat juga telah memberikan arahan
tegas agar situasi tetap kondusif, dan segala bentuk gangguan yang dapat
menghambat proses transisi harus diantisipasi dan ditindak tegas.
Di
tingkat daerah, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) turut
mengambil peran aktif dalam mendukung kelancaran transisi ini. Dalam hal ini, Ketua
Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris
mengatakan APPSI menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di setiap daerah, terutama menjelang
Pilkada serentak 2024 yang akan datang. Tidak hanya itu, Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses transisi tidak terganggu oleh gejolak politik atau sosial di wilayah masing-masing. Mereka juga harus bekerja sama
dengan pemerintah pusat untuk menjaga kesatuan dan stabilitas di seluruh
penjuru negeri.
Selain dari pemerintah, dukungan juga datang dari kalangan serikat pekerja. Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys
Raweyai, Arnod Sihite mengharapkan agar transisi kepemimpinan nasional ke
Presiden terpilih Prabowo Subianto berlangsung aman dan damai. Serikat pekerja
menyadari bahwa stabilitas politik sangat penting untuk menjaga ketenangan dan
keamanan, sehingga berbagai agenda pembangunan yang berdampak pada
kesejahteraan buruh dan masyarakat umum dapat tetap berjalan dengan baik. Dalam
situasi politik yang stabil, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia
usaha dapat terjaga dengan baik, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Pentingnya menjaga stabilitas ini juga terkait erat dengan kesinambungan pembangunan
nasional. Selama masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah meletakkan
fondasi yang kuat untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi. Oleh
karena itu, masa transisi harus dipandang sebagai kesempatan untuk melanjutkan
proyek-proyek yang telah direncanakan, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah
baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Keberlanjutan
pembangunan ini sangat penting agar tidak ada stagnasi atau penundaan dalam
pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.
Persatuan dan kerja sama di antara para elit politik juga menjadi kunci utama. Ketika para pemimpin politik bersatu dan mampu menjaga stabilitas hubungan di antara mereka, risiko konflik atau gangguan sosial dapat diminimalisir. Dengan demikian, suasana politik akan lebih tenang dan kondusif, sehingga masyarakat dapat merasakan kepastian dan ketenangan dalam menghadapi
perubahan kepemimpinan.
Selain peran pemerintah pusat, daerah, dan institusi
keamanan, masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjaga situasi tetap
kondusif selama masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke
Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagai komponen utama dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk turut
serta menciptakan suasana yang aman dan damai di tengah perubahan kepemimpinan.
Dalam masa transisi yang rawan akan ketidakpastian,
partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas.
Masyarakat diharapkan bisa menunjukkan kedewasaan politik dengan tidak mudah
terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Di era informasi
yang serba cepat seperti sekarang, berbagai berita hoaks dan provokasi kerap
kali muncul, terutama di media sosial. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk
lebih bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi, dengan memastikan
kebenaran sumber informasi yang didapatkan. Penggunaan media sosial yang
bertanggung jawab dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah tersebarnya
berita-berita yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Selain itu, masyarakat juga perlu menghindari tindakan
yang dapat memicu konflik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kerukunan
antar sesama warga, baik dalam komunitas kecil seperti lingkungan tempat
tinggal maupun dalam interaksi di ruang publik yang lebih luas, perlu terus
dijaga. Masyarakat dapat memainkan perannya dengan menciptakan dialog-dialog
yang konstruktif dan mendukung proses transisi yang damai. Menghormati
perbedaan pilihan politik dan menjaga komunikasi yang sehat antara pendukung
berbagai pihak adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa transisi ini
tidak diwarnai oleh ketegangan sosial.
Pada akhirnya, keberhasilan transisi pemerintahan ini
sangat bergantung pada kerja sama semua pihak, baik di tingkat pusat, daerah,
maupun masyarakat umum. Dengan komitmen bersama untuk
menjaga stabilitas, keamanan, dan kelangsungan pembangunan nasional, Indonesia
dapat melewati masa transisi ini dengan aman dan damai. Proses peralihan dari
Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan menjadi
awal dari babak baru yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih
besar, dengan tetap mempertahankan stabilitas politik dan sosial yang telah
terbina.
)* penulis merupakan pengamat sosial
Sumber Berita Warga Kepri