RUU KUHAP Tegaskan Perlindungan bagi Justice Collaborator
Oleh : Dimas Permana )* Upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat perlindungan hukum bagi justice collaborator melalui Rancangan Undang-Undang Kitab…
Author: admin batam
Pemerintah Perkuat Tata Kelola demi Efisiensi dan Transparansi BUMN
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi mewujudkan efisiensi, transparansi, dan…
Transformasi BUMN Menuju Layanan Terbuka dan Berkualitas untuk Rakyat
Oleh: Damar Saputra)* Transformasi besar tengah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya mendorong kinerja yang lebih transparan dan…
Transformasi BUMN Menuju Layanan Terbuka dan Berkualitas untuk Rakyat
Oleh: Damar Saputra)* Transformasi besar tengah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya mendorong kinerja yang lebih transparan dan…
Pemerintah Pastikan Libatkan Publik Dalam Pembahasan RUU KUHAP
Oleh Ardiansyah Prasetya Wibawa )* Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kini memasuki babak penting dalam sejarah pembaruan…
Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi KUHAP untuk Perlindungan HAM
Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi masuk tahap lanjutan setelah pemerintah…
Pembahasan RUU KUHAP Digelar Terbuka dan Prioritaskan Keterlibatan Publik
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem hukum nasional melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab…
Presiden Serukan BUMN Tumbuh sebagai Korporasi Modern dan Bersih
Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bertransformasi menjadi korporasi yang modern,…
Presiden Prabowo Tekankan Inovasi dan Efisiensi di BUMN
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi tata kelola di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menekankan efisiensi,…
Pemerintah Mulai Operasikan Seratus Lokasi Sekolah Rakyat Sebagai Solusi Pendidikan Inklusif
Oleh: Rinanda Utami )* Pemerintah mulai mengoperasikan 100 titik lokasi Sekolah Rakyat pada Juli 2025 sebagai bagian dari komitmen memperluas…