Oleh: Andi Ramli*
Pilkada serentak 2024 semakin dekat,
dan dengan cepat menggugah berbagai emosi di kalangan masyarakat. Dari
antusiasme hingga skeptisisme, setiap individu memiliki pandangan tersendiri
terhadap proses demokrasi ini. Namun, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah
pentingnya partisipasi aktif dalam memilih.
Pilkada bukan sekadar formalitas,
melainkan momen krusial yang akan menentukan masa depan daerah. Oleh karena
itu, masyarakat diimbau untuk menolak golput dan bersama-sama mewujudkan
Pilkada yang berkualitas. Dengan tidak memilih, kita sebenarnya menyerahkan
nasib daerah kepada pilihan orang lain, dan itu adalah kerugian besar.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur, Sufian Agus, memberikan penekanan khusus
kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Ia mengajak seluruh
warga datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024 dan
menyalurkan hak pilih mereka.
Menurut Sufian, hak suara warga
Kaltim adalah kunci penentu masa depan daerah. Lebih dari itu, ia berharap
partisipasi masyarakat pada Pilkada kali ini lebih tinggi dibandingkan pemilu
Februari lalu, sebagai bukti bahwa kesadaran politik masyarakat semakin
meningkat.
Selain mengajak untuk menggunakan hak
pilih, Sufian Agus juga memperingatkan masyarakat tentang ancaman berita bohong
yang kian marak di media sosial menjelang pilkada. Ia mengingatkan agar
masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Maraknya hoaks berpotensi merusak
proses demokrasi dan menciptakan kebingungan di tengah masyarakat. Oleh karena
itu, ia mengimbau semua warga untuk lebih kritis dalam menyaring informasi dan
tidak sembarangan menyebarkan berita yang belum terverifikasi kebenarannya.
Pentingnya menangkal hoaks dalam
proses demokrasi tidak dapat diabaikan. Sebagai salah satu upaya pemerintah,
regulasi terkait penyebaran berita bohong telah diatur dalam Undang-Undang (UU)
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dengan adanya regulasi ini, para
pelaku penyebar hoaks bisa dikenai hukuman penjara, sebagai bentuk sanksi tegas
terhadap pihak-pihak yang berusaha merusak proses demokrasi yang sehat.
Hal senada juga disampaikan oleh
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, Sirajul
Rahman, yang mengimbau masyarakat untuk tidak golput pada Pilkada 2024. Ia
menegaskan bahwa menggunakan hak pilih adalah elemen vital dalam proses demokrasi.
Melalui pilkada, masyarakat berperan
langsung dalam menentukan arah pembangunan daerah mereka. Sirajul Rahman
mengingatkan, dengan golput, masyarakat justru merugikan diri sendiri karena
tidak memanfaatkan kesempatan untuk memilih pemimpin yang mampu mewakili
kepentingan mereka.
Sebagai warga negara, partisipasi
dalam pemilihan umum bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban. Dengan
memberikan suara, setiap individu berkontribusi dalam memastikan bahwa pemimpin
yang terpilih adalah orang yang mampu menjalankan amanah dan memenuhi aspirasi
masyarakat.
Sirajul juga menggarisbawahi bahwa
setiap suara memiliki nilai besar dalam menentukan siapa yang akan memimpin dan
mengelola pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, ia
mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan hak pilih mereka dan
memastikan bahwa pilihan yang mereka buat sesuai dengan kebutuhan dan harapan
rakyat.
Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten
Gunung Mas, Charles Frengki, turut mengingatkan pentingnya sosialisasi yang
masif kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada. Ia
meminta agar pemerintah kecamatan, desa, hingga ketua RT/RW turut serta dalam
mengajak masyarakat untuk tidak golput.
Charles menekankan bahwa tahapan
pilkada harus disosialisasikan secara menyeluruh, baik melalui kegiatan formal
maupun informal, seperti rapat di tingkat kecamatan, desa, atau pertemuan warga
lainnya.
Menurut Charles, suksesnya Pilkada
2024 tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan
pentingnya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan
suasana Pilkada yang tertib, aman, dan lancar.
Lebih jauh lagi, Charles mengingatkan
para pemimpin daerah seperti camat, lurah, dan kepala desa untuk tetap netral
dan tidak terlibat dalam politik praktis. Ia menekankan bahwa sebagai pelayan
masyarakat, mereka harus menjaga integritas dan menjalankan tugas pokok serta
fungsi dengan baik, demi menciptakan pelayanan publik yang memuaskan.
Pada akhirnya, Pilkada adalah momen
penting yang akan menentukan arah pembangunan daerah. Dengan partisipasi aktif,
kita bisa memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili
kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Masyarakat harus menyadari bahwa
golput bukanlah solusi. Dengan tidak menggunakan hak pilih, kita kehilangan
kesempatan untuk memilih pemimpin yang benar-benar peduli terhadap
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Sebaliknya, dengan berpartisipasi
aktif, kita memastikan bahwa masa depan daerah ini berada di tangan pemimpin
yang tepat dan mampu menjalankan program-program yang berpihak kepada rakyat.
Mari kita semua menolak golput dan
bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024. Datanglah ke TPS, gunakan hak pilih,
dan pastikan suara kita turut menentukan masa depan Kalimantan Timur. Dengan
demikian, kita dapat mewujudkan pilkada yang berkualitas dan demokratis, serta
menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Pilihan kita pada Pilkada kali ini
akan sangat menentukan arah pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat
dalam lima tahun ke depan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, tolak golput, dan
jadilah bagian dari perubahan.
*) Analis Politik Nasional – Forum
Kajian Demokrasi Indonesia
Sumber Berita Warga Kepri