Oleh: Seva Amalia *)
Pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia dalam Sidang Paripurna DPR RI merupakan langkah monumental yang mempertegas arah kedaulatan ekonomi bangsa di tengah persaingan pasar global yang semakin sengit. Dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberadaan Indonesia Financial Center sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial yang diproyeksikan menjadi mesin pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran undang-undang ini menandai pergeseran paradigma strategis negara dari sekadar penyedia sumber daya alam atau pasar konsumsi belaka menjadi aktor utama yang memegang kendali atas arus modal dan tata kelola finansial di kawasannya sendiri.
banner 336×280
Munculnya berbagai pandangan dan catatan kritis dari kalangan pengamat hukum maupun ekonomi terkait potensi risiko pencucian uang serta pengawasan beneficial ownership layak ditempatkan sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat dan konstruktif. Pakar hukum Prof Henry Indraguna menilai bahwa dinamika diskusi publik tersebut merupakan alarm penting agar pemerintah bertindak cermat dan presisi dalam menyusun aturan turunan tanpa terjebak dalam ego sektoral antarlembaga. Keterbukaan terhadap masukan dan kontrol publik justru memperkuat fondasi regulasi agar tidak membuka celah sedikit pun bagi praktik penyelewengan dana maupun potensi kejahatan keuangan lintas negara. Pengawasan ketat atas kepemilikan manfaat dan transparansi transaksi keuangan menjadi pilar utama yang memperkokoh integritas instrumen baru ini di mata dunia internasional.
Kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi dualisme sistem peradilan atau tumpang tindih kewenangan dengan instrumen penegak hukum nasional ditepis secara rasional melalui konstruksi hukum yang kuat dan terukur. Prof Henry Indraguna menjelaskan bahwa gagasan pengadilan khusus di kawasan pusat keuangan internasional justru merupakan terobosan hukum berani yang memberikan kepastian hukum bagi investor asing tanpa menggerus atau merusak hukum acara nasional. Sistem peradilan khusus yang tetap berkoordinasi rapat dengan Mahkamah Agung menghadirkan efisiensi dan kecepatan penyelesaian sengketa komersial sesuai standar internasional, sembari tetap menjaga prinsip-prinsip kedaulatan yurisdiksi Indonesia. Langkah ini menjadi jawaban konkret atas kebutuhan jaminan kepastian hukum yang selama ini menjadi syarat mutlak masuknya investasi berkualitas tinggi.
Integrasi kerangka regulasi independen di dalam wadah finansial baru ini juga memperjelas pembagian peran yang harmonis dengan otoritas makroekonomi dan keuangan yang sudah ada. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa seluruh aspek tata kelola dalam pusat keuangan tersebut didesain independen, mulai dari pengelolaan manajemen hingga fungsi pengawasannya. Kehadiran OJK dan Bank Indonesia yang berkolaborasi dalam kerangka regulasi terpadu menjamin bahwa independensi operasional kawasan finansial tidak mengurangi efektivitas stabilitas moneter dan tata kelola sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Penataan otoritas yang presisi ini menghapus kekhawatiran dualisme kewenangan sekaligus menciptakan efisiensi birokrasi yang sangat dinantikan para pelaku pasar global.
Dari sudut pandang penguatan pasar finansial domestik, keberadaan undang-undang ini menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kedalaman pasar serta likuiditas modal nasional. Prof Henry Indraguna menggarisbawahi pemikiran akademisi University of Chicago Booth School of Business Prof Raghuram Rajan mengenai krusialnya efisiensi regulasi dan jaminan hukum sebagai prasyarat mengalirkan modal global ke negara berkembang secara berkelanjutan. Melalui skema pengumpulan kekayaan dan pengelolaan dana keluarga (family office), Indonesia dapat mengendalikan arus kapital besar yang sebelumnya lebih banyak mengendap di negara-negara tetangga. Penyerapan modal internasional ini secara langsung memperkuat kapasitas pembiayaan industri dalam negeri dan proyek infrastruktur strategis nasional tanpa perlu menambah beban utang publik negara.
Dampak positif dari keberhasilan instrumen ekonomi baru ini tercermin pula dalam penciptaan nilai tambah, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan penguatan daya saing bangsa. Merujuk pada pemikiran Prof Michael Porter dari Harvard Business School, Prof Henry Indraguna menegaskan bahwa pembentukan kluster finansial internasional merupakan strategi terbaik untuk meningkatkan peringkat daya saing nasional dalam skala global. Ekosistem keuangan yang terintegrasi di Jakarta dan Bali tidak hanya mendatangkan dana kelolaan dalam jumlah besar, tetapi juga menggerakkan sektor-sektor penunjang seperti teknologi finansial, konsultan hukum internasional, jasa audit, serta sektor pariwisata premium. Pergerakan roda ekonomi yang masif ini berpotensi membuka ribuan lapangan kerja berkeahlian tinggi bagi para profesional muda di dalam negeri.
Kehadiran undang-undang dan lembaga pusat keuangan internasional ini pada akhirnya menegaskan status Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi di panggung dunia. Pengesahan regulasi ini membuktikan bahwa pemerintah mampu menjawab tantangan integrasi finansial global dengan strategi pertahanan hukum dan pemikiran ekonomi yang matang. Sebagaimana diyakini oleh para pakar dan jajaran pemerintah, konsistensi penegakan hukum dan akuntabilitas pelaksanaan di lapangan menjadi kunci utama keberhasilan regulasi ini. Dengan fondasi hukum yang tajam, transparan, dan berpihak penuh pada kepentingan nasional, instrumen baru ini akan menjadi benteng sekaligus pemacu utama bagi terwujudnya Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang tangguh, mandiri, dan berdaulat.
*) Pengamat Kebijakan Ekonomi
